https://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/issue/feedJurnal Politikom Indonesiana2024-12-18T20:59:34+00:00Fadhlan Nur Hakiemfadhlan.nur@fisip.unsika.ac.idOpen Journal Systemshttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/931Jurnal Politikom Indonesiana2018-08-24T15:55:29+00:00nurkinan nurkinannourkinan_ckp@yahoo.com<span>TIM PENGELOLA JURNAL POLITIKOM INDONESIA VOL 2 NO 1 (2017)</span>2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2017 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/11112018-08-24T15:58:57+00:00Evi Priyantipriyantievi@gmail.com<p>ABSTRAK <br />Penelitian ini berjudul Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus pada Unit<br />Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) . Penelitian ini<br />dilatarbelakangi oleh pelayanan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Sumedang yang<br />belum maksimal seperti lambannya layanan elektronik untuk diakses pengusaha yang akan mengikuti pengadaan<br />barang dan jasa, kapasitas server yang masih kecil sehingga seringkali ada kerusakan berkas penawaran milik<br />pengusaha yang juga tidak bisa diakses oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Sumber Daya Manusia yang<br />belum optimal. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan tujuan dapat<br />menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelayanan publik berbasis e-government di Kabupaten Sumedang<br />yaitu pelayanan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui<br />observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik dalam pengadaan<br />barang dan jasa di Kabupaten Sumedang sudah dilakukan dengan berbasis eletronic government yaitu dengan<br />menggunakan teknologi dan informasi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan khususnya kepada<br />para pengusaha yang akan mengikuti pengadaan barang dan jasa. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh<br />pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik tersebut dapat dilihat dari kriteria efektivitas,<br />kriteria efisiensi, kriteria keadilan, dan kriteria daya tanggap. Namun dari keempat kriteria tersebut masih ada<br />kekurangan dari kriteria daya tanggap bahwa masih sedikit dari pegawai yang ahli di bidang teknologi dan<br />informasi dalam pengadaan secara elektronik sehingga pemerintah Kabupaten Sumedang harus bisa meningkatkan<br />kualitas pelayanan yang lebih baik dalam pengadaan barang dan jasa secara elektonik.</p><p>Kata Kunci : Pelayanan publik, E-Government <br /> <br />Introduction<br /> <br />Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang go</p>2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2018 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/932pengantar redaksi2018-08-24T15:55:29+00:00nurkinan nurkinannourkinan_ckp@yahoo.com<span>PENGANTAR REDAKSI JURNAL VOL 2 NO 1 (2017)</span>2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2017 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/933sambutan dekan2018-08-24T15:55:29+00:00nurkinan nurkinannourkinan_ckp@yahoo.comsambutan dekan2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2017 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/934DAFTAR ISI JURNAL POLITIKOM INDONESIANA VOL 2 NO 1 (2017)2018-08-24T15:55:29+00:00nurkinan nurkinannourkinan_ckp@yahoo.comDAFTAR ISI JURNAL POLITIKOM INDONESIANA VOL 2 NO 1 (2017)<br /><br />2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2017 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/936OTONOMI DAERAH DAN GLOBALISASI: STUDI TENTANG MODEL PEMBANGUNAN DI KARAWANG2018-08-24T15:55:29+00:00Maulana Rifaimaulana.rifai@staff.unsika.ac.id<p>Abstrak</p><p><br />Paska jatuhnya rezim Soeharto dan bergulirnya reformasi pada tahun 1998 di Indonesia, model<br />pembangunan yang tadinya terpusat kemudian mengalami pergeseran menjadi terdesentralisasi. Gagasan<br />otonomi untuk memberi ruang yang lebih luas kepada daerah dalam proses pembangunan dirinya<br />termanifestasi dalam UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi UU no 32 tahun<br />2004. Di saat bersamaan globalisasi membawa potensi manfaat dan kerugian bagi sebuah pembangunan<br />kota yang tidak bisa mengoptimalkan peluang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif<br />dengan analisis-kritis yang bertujuan untuk menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada. Temuan<br />dalam penelitian ini mengkonfirmasi bahwa pembangunan di Kabupaten Karawang masih belum sesuai<br />dengan konsep ruang publik Habermas dan adanya globalisasi perlu disikapi dengan persiapan sumber<br />daya manusia yang kompetitif agar bisa bersaing dan menjadi ujung tombak pembangunan. <br />Kata kunci: Otonomi Daerah, Globalisasi, Model Pembangunan di Karawang</p>2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2017 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/937KUALITAS PELAYANAN HAJI OLEH KELOMPOK BIMBINGAN MANASIK HAJI (KBIH) ANNIHAYAH KARAWANG2018-08-24T15:55:29+00:00H. Lukmanul Hakimnourkinan_ckp@yahoo.com2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2017 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/938Representasi Nasionalisme dalam Film Naga Bonar Jadi 2: Analisis Semiotika Roland Barthes Mengenai Representasi Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Film Nagabonar Jadi 22019-01-10T00:43:13+00:00Zainal Abidinzainal.abidin090585@gmail.com2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2017 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/939IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI2018-08-24T15:55:29+00:00Hanny Purnamasari,hanny.purnamasari@gmail.comBayu Aditya Pradanahanny.purnamasari@gmail.com<p>ABSTRAK<br /> <br />Optimalisasi peran kecamatan dalam membangun akses dan meningkatkan mutu pelayanan, sehingga<br />pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau, profesional sehingga mendorong terwujudnya kecamatan sebagai<br />pusat pelayanan dilaksanakan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang bertujuan<br />membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep PATEN<br />merupakan penyelengaraan pelayanan administrasi di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan ke<br />tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Hal ini, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4<br />Tahun 2010 tentan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Keputusan Dalam<br />Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu<br />Kecamatan (PATEN), serta ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Walikota<br />Bekasi Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan<br />Di Kota Bekasi.</p><p>Kata kunci : Implemetasi Kebijakan, PATEN</p>2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2017 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/947penghargaan dan ucapan terima kasih2018-08-24T15:55:29+00:00nurkinan nurkinannourkinan_ckp@yahoo.compenghargaan dan ucapan terima kasih2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2017 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/935KIPRAH POLITIK PARTAI SOSIALIS INDONESIA2018-08-24T15:55:29+00:00Gili Argentinourkinan_ckp@yahoo.com<p>Abstrak <br />Politik aliran yang terfregmentasi kedalam lima ideologi besar pada masa Orde Lama : Islam,<br />nasionalisme radikal, tradisionalisme jawa, sosialisme demokrat dan komunisme. Menjadi<br />bukti heterogenitas aliran politik yang pernah hidup di Indonesia. Tulisan ini mengangkat<br />kiprah salah satu partai politik yang mewakili salah satu aliran ideologi politik ketika itu, yaitu<br />Pastai Sosialis Indonesia (PSI) sebagai partai yang mewakili ideologi sosialisme demokrat<br />(sosdem), partai politik yang didirikan Sutan Sjahrir ini telah banyak mewarnai panggung<br />politik nasional baik pada awal kemerdekaan sampai masa Orde Lama. Partai Sosialis<br />Indonesia dikenal sebagai model partai berbasis kader yang memiliki konstituen kalangan<br />intelektual perkotaan. Studi partai sosialis Indonesia dalam tulisan ini menarasikan sejarah<br />kelahirannya, sistem kaderisasi, sistem ideologi, program politiknya serta kiprah kadernya<br />pasca pembubaraan oleh Presiden Soekarno.</p>2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2017 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/930cover jurnal volume 2 no 1 20172018-08-24T15:55:29+00:00nurkinan nurkinannourkinan_ckp@yahoo.comcover jurnal volume 2 no 1 20172024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2017 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/945Penggunaan Aplikasi Zello Walkie Talkie sebagai Media Pengungkapan Diri antara Sesama Sopir Taksi Online di Kota Bandung2018-08-24T15:55:29+00:00Meria Octaviantimeria.octavianti@unpad.ac.idslamet mulyanamulyanaslamet@yahoo.com2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2017 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/980RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PEMBINAAN PETUGAS HUMAS DALAM MENYEBARLUASKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG2018-08-24T15:55:29+00:00BANUARA NADEAKbanuaranadeak@gmail.com<p><br />ABSTRAK<br /> <br />Di era globalisasi perkembangan teknologi semakin berkembang, berkembangnya teknologi informasi<br />mengakibatkan dunia semakin sempit dan batas-batas negara semakin kabur. Namun, dilain pihak masyarakat<br />semakin menuntut adanya keterbukaan sebagai dampak dari informasi yang semakin transparan. Kondisi ini<br />membentuk kecenderungan baru yaitu pentingnya komunikasi (communication). Oleh karena itu, masalah<br />komunikasi adalah masalah penting yang dewasa ini dihadapi oleh lembaga-lembaga bisnis dan ekonomi maupun<br />lembaga pemerintah. Berbagai usaha digunakan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk menciptakan suatu<br />komunikasi dan hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga yang terkait. Mewujudkan profesialisme bagian<br />humas yang efektif dan efisien dalam penyebarluasan informasi pembangunan yang seimbang menjadi tujuan<br />dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis SWOT dan metode subyektif dengan pembobotan skala likert (15)</p><p>sehingga diperoleh peta kekuatan organisasi yang terletak di kuadran I yaitu optimalkan komitmen good<br />govermance dengan memanfaatkan pekembangan teknologi informasi yang menginteraksikan antara kekuatan dan<br />peluang yang dianggap mampu dalam meningkatkan kinerja pembinaan petugas humas dalam menyebarluaskan<br />informasi kepada masyarakat di Kabupaten Karawang. <br />Kata kunci : Humas, Informasi, Komunikasi</p>2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2017 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/981KAJIAN MANAJEMEN STRATEJIK PERAN DINAS SOSIAL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT DI KABUPATEN KARAWANG2018-08-24T15:56:30+00:00BANUARA NADEAKbanuaranadeak@gmail.com2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2017 JURNAL POLITIKOM INDONESIANAhttps://upgradeojs3.vpsrifqi.com/index.php/politikomindonesiana/article/view/1110KONSTRUKSI MAKNA INFORMASI BAKAL CALON GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 BAGI PEMILIH PEMULA DI KARAWANG2018-08-24T15:56:30+00:00Fajar Hariyantonourkinan_ckp@yahoo.com<p>Abstrak</p><p>Dilatarbelakangi adanya fakta mengenai pemilih pemula menjadi lumbung bagi para calon<br />Gubenur dalam pilgub (pemilihan gubernur) Jakarta 2017 lalu. Penelitian ini bermaksud untuk<br />mengetahui makna informasi bakal calon gubernur Jawa Barat tahun 2018 yang didapatkan<br />pemilih pemula Kota Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan<br />pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian yaitu warga pemilih pemula Kota Karawang.<br />Mengenai jumlah informan yang diteliti berjumlah enam orang. Adapun seluruh informan dipilih<br />menggunakan teknik purposive sampling dan dipilih berdasarkan karakteristik tertentu. Makna<br />Informasi calon gubernur Jawa Barat tahun 2018 dihasilkan bahwa pemilih pemula mendapatkan<br />informasi politik tentang bakal calon gubernur Jawa Barat tahun 2018 dari beragam sumber<br />informasi. Tipikasi sumber informasi pemilih pemula terbagi dalam empat bentuk, yaitu :<br />kelompok rujukan, media massa, media nirmassa, dan sosial media.</p><p>Kata Kunci: konstuksi makna, pemilih pemula, informasi politik,</p>2024-12-18T00:00:00+00:00Copyright (c) 2018 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA