<p>Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun<br />2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU No.34 Tahun<br />2000 dan UU No.18 Tahun 1997. UU No.28 Tahun 2009 yang baru disahkan oleh DPR pada 18 Agustus 2009 lalu<br />diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Salah satu<br />jenis pajak baru dalam UU PDRD yang disahkan pada 18 Agustus 2009 adalah Pajak Rokok. Pemerintah Provinsi<br />Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Pajak Rokok yg terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan<br />Peraturan Gubernur Jawa Barat yang menjelaskan Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah<br />dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Adapun objek pada penelitian ini adalah<br />Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini<br />adalah metode deskritif. Hasil penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pengguna rokok di<br />Jawa Barat terus meningkat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya jumlah penduduk di Jawa Barat yang dari<br />tahun ke tahun terus meningkat, tingkat pengguna rokok sudah merambah kepada anak usia dini yang sebetulnya<br />belum cukup umur untuk mengkonsumsi rokok, serta harga rokok yg relatif murah sehingga membuat orang yang<br />kurang mampu hingga anak-anak sekolah mudah membeli rokok. Demikian juga faktor lingkungan yang mendukung<br />terhadap peningkatan pengguna rokok di Jawa Barat.</p>