<p>Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang bersifat memaksa dan salah satu yang sangat potensial dan cukup dominan karena memiliki fungsi anggaran dan pengaturan. Perpajakan yang mengandung unsur PPN merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT Bukalapak. Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT Bukalapak sesuai dengan surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi e-commerce. Peraturan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi e-commerce</p>